Sikap SBY Terhadap Industri Rokok

Pada waktu browsing internet, saya tak sengaja kecemplung ke portal Presiden RI. Padahal saya pada waktu itu hanya mengetik kata "industri rokok di Indonesia". Lalu apa hubungannya? Ternyata Presiden kita pernah meresmikan sebuah pabrik rokok di Pacitan, tanah kelahiran SBY. Dari pidato yang di sampaikan, SBY terlihat bahwa SBY bersikap mendua. Satu sisi mbelain pabrik rokok, tapi di sisi lain mendukung juga gerakan anti-rokok. Yok opo rek...? Nduwe Presiden kok ora jelas sikape....


Kamis, 13 April 2006, 13:00:46 WIB

Di Pacitan
Presiden Kunjungi Pabrik Rokok MPS


Presiden SBY bersama Ibu Ani mengunjungi pabrik rokok PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera di Pacitan, Kamis (13/4). (foto: abror/presidensby.info)

Pacitan: Kamis (13/4) siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi parbik rokok PT Putera Pacitan Indonesia Sejahtera, yang menjadi MPS (mitra produksi sigaret ). Pabrik ini adalah satu diantara 31 MPS yang bermitra dengan perusahaan rokok raksasa milik PT Sampoerna, dengan jumlah karyawan sebanyak 2.291 karyawan, 98 persen diantaranya adalah perempuan. Pabrik rokok kretek milik PT Putera Pacitan Indonesia Sejahtera ini berdiri di atas lahan seluas 14.514 m2, terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jatim.

“Tujuan kunjungan saya ke tempat ini adalah untuk melihat dari dekat suatu cabang usaha baru yang didirikan untuk meciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian lokal dan membangkitkan perkebunan,” kata Presiden mengawali sambutannya.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa tantangan terberat bagi pemerintah dan bangsa Indonesia sekarang ini terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan, yaitu mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Apa yang dilakukan Sampoerna bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal ini harus diletakkan sebagai bagian upaya besar bangsa ini, yaitu menghidupkan dunia usaha, menggalakkan perkebunan dan meningkatkan ekonomi, “ tambahnya.

Dalam kesempatan itu diserahkan juga 2000 bibit cengkeh siap tanam kepada petani oleh Bupati Pacitan H.Sujono dan pimpinan PT Sampoerna Angky Camaro. Pemberian bibit cengkeh itu dimaksudkan agar para petani bisa membuka perkebunan cengkeh di Pacitan, dan kelak bisa memasok cengkeh kepada PT. Sampoerna.

Kepada pengusaha, Presiden mengingatkan agar menjadikan karyawan sebagai mitra, bukan faktor produksi. Berikan hak-haknya dan kesejahteraannya. Sementara kepada para karyawan Presiden berpesan untuk jadi karyawan yang produktif dan efisien agar perusahaan bisa maju dan perekonomian juga bisa tumbuh.

“Sebagai Presiden, saya ini bapaknya orang banyak, dan bapaknya semua dunia usaha. Kalau nanti saya di Jakarta mendukung kampanye gerakan anti rokok karena banyak orang yang merokok di tempat-tempat terbuka, itu memang harus saya lakukan karena kasihan yang tidak merokok. Tetapi sebagai bapak, saya juga ingin pengangguran berkurang dan ekonomi di daerah tumbuh. Itulah kewajiban seorang bapak. Oleh karena itu, sekali lagi, jalankan profesi ini dengan baik dan mudah-mudahan upaya yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula," kata Presiden

Setelah melakukan peninjauan di sekitar pabrik, Presiden dan rombongan menuju TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Desa Tamperan untuk meninjau sekaligus berdialog dengan nelayan. Presiden dan Ibu Negara didampingi beberapa menteri, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi. (nnf)

Perubahan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

A. Alasan Perubahan

Secara historis, pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah membuat sebuah regulasi mengenai pengelolaan zakat dengan mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang berlaku efektif mulai tanggal 23 September Tahun 2001.

Menurut Undang-Undang ini, pengelolaan zakat mencakup hal-hal yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistrubisian dan pendayagunaan zakat. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat ini juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Semua kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selaras dengan yang dikehendaki oleh hukum Islam, UU ini memberi kepastian hukum atas eksistensi amil, yaitu bahwa institusi yang secara resmi diberi kewenangan untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Undang-Undang ini juga mengatur tata organisasi institusi keamilan tersebut, berikut tata kerja dan tata akuntabilitasnya.

Pada segi yang berkenaan dengan subjek zakat (muzakki), Undang-Undang ini mengambil pola stelsel pasif, sehingga didalamnya tidak ditemukan ancaman sanksi terhadap muzakki yang melanggar kewajiban membayar zakat. Sementara dari segi yang berkenaan dengan harta yang menjadi objek zakat, Undang-Undang ini hanya menyebutkan jenis-jenisnya saja. Hal-hal lain yang dianggap merupakan bagian dari ibadah zakat, maka oleh Undang-Undang ini mengakuinya asalkan sesuai dengan ketentuan agama.

Namun berbagai pihak melihat bahwa UU Nomor 38 Tahun 1999 ini terdapat banyak kelemahan. Bahkan ada yang mengatakan, UU 38/1999 tersebut ibarat anak yang lahir dengan cacat. Penyebabnya antara lain adalah tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanahkan untuk dibuat sebagai pedoman pelaksanaannya, serta tidak adanya sanksi bagi para muzakki yang tidak mau membayar zakat.

Di samping itu, ide untuk mengamandemen UU ini bergulir di kalangan BAZ dan LAZ oleh karena selama ini fungsi regulator masih menyatu dengan lembaga pelaksana zakat. Idealnya, regulator berfungsi terpisah dari pelaksana, agar pengawasan dunia perzakatan di Indonesia lebih optimal. Amandemen juga dimaksudkan supaya para pengumpul zakat yang tidak amanah diberi hukuman yang lebih berat. Hal lain yang perlu ditekankan dalam amandemen UU tersebut adalah diberlakukannya zakat sebagai pengurang pajak.


B. Organisasi Pengelolaan Zakat

Sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 UU No 38/1999, lembaga pengelola zakat terdiri atas dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), yang didirikan pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai hubungan antarkeduanya. Yang dijelaskan hanyalah hubungan antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan, yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif (Pasal 6 ayat 3). Sementara tugas pokok lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 8).
Kelemahan dari pola ini adalah tidak adanya lembaga yang menjadi regulator dan pengawas, karena undang-undang tersebut tidak memberikan kewenangan yang dimaksud kepada lembaga tertentu. Fungsi serta tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, mulai dari tingkat nasional hingga kota/kabupaten adalah sama. Tentu saja hal tersebut akan memberikan kesan adanya ”persaingan” antar kedua lembaga tersebut. Bahkan di beberapa daerah, sempat muncul keluhan bahwa lembaga zakat tertentu ”mengambil” pangsa pasar muzakki yang seharusnya menjadi ”milik” lembaga lain.

Alternatif Kelembagaan (1). Jika Baznas bermaksud untuk meminta laporan tahunan LAZ dan BAZ yang ada, maka bisa jadi tidak akan efektif karena fungsi mereka adalah sama-sama sebagai pemain. Yang ideal adalah kewenangan untuk membuat regulasi dan melakukan pengawasan hendaknya diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional, dan hal tersebut harus secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang. Baznas harus difungsikan sebagai regulator yang memiliki otoritas tertinggi, yang berhak untuk mengeluarkan berbagai kebijakan perzakatan sekaligus melakukan pengawasan. Selama ini, fungsi pengawasan terhadap lembaga zakat hanya dilakukan oleh dua unsur, yaitu oleh unsur internal melalui komisi pengawas (Pasal 18 ayat 1), dan unsur masyarakat (Pasal 20). Tentu saja hal tersebut kurang memadai dan memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat. Jika Baznas menjadi otoritas zakat tertinggi, maka konsekuensinya, ia tidak perlu mengambil peran pengumpulan zakat. Biarkan masalah pengumpulan menjadi tugas Lembaga Amil Zakat yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang terpenting, setiap lembaga zakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada Baznas, sesuai dengan kriteria dan indikator tertentu, sehingga realisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara kolektif pada tingkat nasional, dapat diketahui secara transparan oleh publik.

Alternatif Kelembagaan (2). Pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah di semua tingkatan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat (UPZ) dari badan amil zakat setempat. Sedang lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan ormas islam diintegrasikan dalam pengurusan badan amil zakat setempat sebagai wadah tunggal yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah sehingga menjadi wadah bersama yang mempunyai kekuatan yang besar dalam memerangi kemiskinan di negeri ini. Badan amil zakat di semua tingkatan dalam operasionalnya memiliki hubungan hirarki yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Badan amil zakat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dalam memerangi kemiskinan karena badan amil zakat inilah yang mempunyai akses berhubungan langsung dengan muzakki dan mustahiq urutan pertama dan kedua, yaitu fuqoro dan masakin melalui RT dan RW setempat.
Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarah akan dilakukan secara massal di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota dibawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat. Selain oleh badan amil zakat desa/kelurahan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat juga dilakukan oleh badan amil zakat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta oleh Badan Amil Zakat Nasional sesuai lingkup kewenangan masing-masing yang diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk mengefektifkan pengumpulan dan penerimaan zakat, di instansi-instansi pemerintah dan swasta dibentuk unit pengumpul zakat dari badan-badan amil zakat sesuai tingkatan dan lingkup kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Riverside Bangkok

Jangan bandingkan Indonesia dengan negara maju. Perbandingan dengan sesama negara berkembang saja, Indonesia sudah memble. Jangankan mengurus permasalahan krisis energi atau krisis pangan, mengelola objek wisata yang berlimpah saja, kita sudah keteteran. Ada saja alasannya, yang nggak ada dana lah...kurang koordinasi lah...ribet ijin lah...dan segudang alasan lainnya.



Saya berkesempatan menaiki kapal ferry Bangkok Riverside. Kapal ferry ini sebenarnya mirip kapal-kapal ferry di Pelabuhan Merak. Namun pihak Bangkok Riverside mendesainnya dalam bentuk kapal khusus untuk makan malam di atas kapal tersebut. Kapal ini berjalan khusus di malam hari menelusuri sungai di kota Bangkok. Di tengah perjalanan kita disuguhi pemandangan kota Bangkok di malam hari. Indah sekali. Hebat sekali mereka dalam mengemas paket wisata ini. Saya membayangkan, kalau di Indonesia sebenarnya sangat bisa dilakukan di Sungai Musi di Palembang ataupun Sungai Barito di Kalimantan.

Kiki Cantik

Ini adalah foto anakku yang paling cantik.

Foto Wong Ndeso

Penyelenggaraan Haji

Menuju Penyelenggaraan Haji Yang Lebih Baik

Oleh: Rohani Budi P.[1]


Pendahuluan
Haji merupakan ibadah yang sangat istimewa bagi ummat Islam karena dijanjikan Allah bahwa pahala haji mabrur adalah surga. Dengan melaksanakan haji, seorang Muslim merasa telah menyempurnakan kelima rukun agamanya. Gelar haji di Indonesia juga merupakan status sosial yang dihormati sekaligus mengindikasikan tingkat kemampuan ekonomi penyandangnya.
Karena tingginya nilai ibadah haji, maka umat Islam Indonesia tidak segan-segan mengorbankan sebagian harta kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap bersusah payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran kalau, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan.
Sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah jamaah haji, maka komponen-komponen yang diperlukan untuk penyelenggaran ibadah tersebut juga semakin meningkat, seperti transportasi, pemondokan dan catering. Pengadaan komponen-komponen ini memiliki nilai ekonomi yang cukup besar sehingga dapat berubah menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan, tidak saja bagi orang Indonesia tapi juga orang Arab Saudi. Banyak pihak yang ingin mengeruk manfaat dari kegiatan tersebut dan tangan-tangan jahil pun seringkali bermain di dalamnya. Oleh karena itu, tidak heran kalau terjadi tarik-menarik kepentingan dalam penyelenggaraan haji ini. Kecenderungan tersebut kalau tidak dikendalikan dengan baik maka arah penyelenggaraan ibadah haji bisa bergeser, yaitu dari kegiatan yang mengutamakan nilai ibadah dengan membantu memberi pelayanan kepada orang yang memenuhi panggilan Allah, berubah menjadi kegiatan yang berorientasi hanya mencari keuntungan semata.
Harus kita akui, kurangnya efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan haji selama ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan kepada jamaah. Akibat dari penyimpangan arah dan kurangnya efektifitas dan efisiensi penyeleggaraan haji serta pengeksploitasian sikap ikhlas jamaah haji, maka sepanjang perjalanan sejarah perhajian Indonesia sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini senantiasa diwarnai oleh kemelut dan persoalan yang tidak berujung.
Sebenarnya penyelenggaraan haji akan berjalan baik apabila dikelola oleh lembaga yang kuat dan diusung oleh SDM yang jujur, amanah, bertanggung jawab, kompeten, dan berorientasi pada pemberian pelayanan dan perlindungan kepada jamaah. Hanya dengan cara itu jamaah haji Indonesia dapat terhindar dari permainan tangan-tangan kotor seperti gambaran di atas.

Kritik dari Masyarakat
Sorotan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji belakangan ini semakin meningkat. Sorotan itu tidak saja terbatas pada penanganan dan penyelenggaraan haji yang dinilai tidak professional, akan tetapi juga disertai tuntutan dihapuskannya monopoli penyelenggaraan haji oleh Pemerintah c.q Departemen Agama karena lembaga tersebut dinilai tidak mampu dan sudah saatnya untuk diserahkan kepada swasta atau kepada pihak yang lebih mampu.
Wacana yang berkembang mengenai pengelolaan haji hingga saat ini mencakup : 1) Swastanisasi dengan harapan akan terjadi kompetisi dan efisiensi; 2) Pembentukan semacam BUMN oleh Departemen Agama dengan harapan penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara professional dan transparan; 3) Departemen Agama bertindak sebagai regulator yang berfungsi sebagai pengawas perusahaan penyelenggara ibadah haji dengan harapan akan terjadi hukum pasar yang berlaku, dimana perusahaan yang professional akan banyak diminati oleh masyarakat.
Bergulirnya wacana mengenai pengelolaan haji yang ideal merupakan gejala sangat positif untuk mendorong Departemen Agama yang selama ini memegang kendali utama penyelenggaraan ibadah tersebut lebih mawas diri dan introspeksi.
Beberapa hal yang perlu mendapat pembenahan dari Departmen Agama adalah di bidang organisasi. Pada bidang ini, perlu dilakukan restrukturisasi agar memenuhi asas organisasi yang ramping struktur tapi kaya fungsi. Gemuknya organisasi PPIH di Arab Saudi dan banyaknya jumlah petugas selama ini antara lain dikarenakan kita banyak mengambil alih tugas-tugas yang sebenarnya merupakan tugas Mu’assasah dan petugas Bandara. Sudah saatnya kita kembalikan tugas-tugas tersebut kepada pemiliknya sehingga kita dapat melakukan efisiensi yang cukup berarti. Di samping itu, pemberdayaan PPIH di Arab Saudi dengan antara lain menghilangkan kerancuan jalur komando PPIH di Arab Saudi dengan petinggi haji Departemen Agama. Kehadiran pejabat tinggi Depag tersebut di Arab Saudi seyogyanya sebagai pengawas, bukan mengambil alih komando.
Di samping persoalan organisasi, persoalan manajemen haji juga harus dibenahi. Sudah selayaknya penyelenggaraan ibadah haji mengedepankan asas efisiensi dan transparansi, khususnya di bidang keuangan dan kebijakan. Setiap saat, Departemen Agama harus terus menerus melakukan perhitungan kembali biaya yang diperlukan untuk komponen-komponen kegiatan haji. Di samping itu juga harus Meninjau kembali ketentuan atau kebijakan yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi di lapangan, seperti jumlah anggota Amirul Haj dan pemberian fasilitas khusus pada tamu dalam jumlah besar.
Amirul Haj adalah bagaikan “Komandan” yang senantiasa bersama pasukannya. Karena itu seyogyanya anggota Amirul Haj terdiri dari Amirul Haj dan seorang wakil Amirul Haj serta beberapa orang staff saja. Amirul Haj datang bersamaan dengan pemberangkatan jamaah kelompok pertama dan pulang bersama dengan kepulangan jamaah kelompok pertama pula. Kemudian Wakil Amirul Haj datang bersama kelompok pemberangkatan terakhir dan kembali bersama kepulangan jamaah kelompok terakhir. Dengan demikian, Amirul haj tidak harus seorang Menteri tetapi cukup seorang Pejabat Tinggi yang dinilai cakap melaksanakan tugas tersebut.

Revisi UU No. 17 Tahun 1999
Penyelenggaraan haji Indonesia setiap tahun senantiasa menuai badai kritik dari berbagai pihak, baik prapelaksanaan, pelaksanaan, maupun pascapelaksanaan haji harus dikaji ulang pola penyelenggaraannya. Hal itu timbul akibat carut-marutnya penyelenggaraan haji dengan segudang problematika yang tidak pernah tuntas dibenahi.
Berdasarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak dari masyarakat maka upaya revisi terhadap UU No. 17 Tahun 1999 menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Menurut beberapa pihak, inti permasalahan haji adalah pada UU itu sendiri. Butir revisi yang terpenting adalah membagi kekuasaan atau wewenang penyelenggaraan haji yang sekarang ini tersentral di tangan Menteri Agama. Kekuasaan yang begitu besar dan absolut di tangan Menteri Agama tidak memungkinkan adanya pemisahan antara fungsi regulator, pengawas, dan penyelenggara, sehingga prinsip good governance dalam penyelenggaraan haji tidak terjadi. Kalau tidak ada revisi terhadap kewenangan yang begitu besar di tangan Menag, maka akan kian terjadi penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang berakibat kepada buruknya pelayanan.
Semoga upaya revisi UU No. 17 Tahun 1999 yang saat ini tengah dibahas di DPR bersama dengan Pemerintah akan menghasilkan regulasi yang baik sehingga penyelenggaraan haji yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar impian. Amien.

[1] Penulis adalah Peneliti Muda di P3DI Setjen DPR RI.